Pengaturan tentang Perseroan Terbatas ( PT ) diatur dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang  Perseroan Terbatas, yang berlaku sejak 16 Agustus 2007 sejak diberlakukannya undang-undang yang baru ini maka secara langsung menggantikan undang-undang No. 1 Tahun 1995 Tentang  Perseroan Terbatas.

Perseroan Terbatas didefinisikan sebagai badan hukum dengan persekutuan modal, didirikan berdasarkan Perjanjian, pelaksanaan kegiatan usaha, dengan modal dasar yang terbagi dalam saham yang memnuhi dengan peraturan perundang-undangan terkait.

1.  Apa perbedaan Perseroan Terbatas ( PT ) dengan badan usaha lainnya, seperti Firma atau CV ?

Perseroan Terbatas ( PT )yang sudah memiliki status badan hukum, dengan status tersebut Perseroan Terbatas ( PT ) mempunyai harta kekayaan, tanggung jawab sendiri. hal tersebut berarti setiap kewajiban atau utang Perseroan  hanya dilunasi dari harta kekayaan itu sendiri, harta Pemegang Saham, Direktur atau Komisaris tidak dapat digunakan untuk melunasi kewajiban dari perseroan itu sendiri, terkecuali dari kesepakatan semua pihak demi kepentingan perusahaan hal itu dapat dilaksanakan.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), Firma (Fa) adalah suatu persekutuan untuk menjalankan perusahaan dengan memakai nama untuk kepentingan bersama. namun, persekutuan boleh bernama seorang anggota atau nama lain. Persekutuan firma didirikan sedikitnya oleh dua orang di depan notaris untuk mendapatkan akta pendirian sebagai bukti tertulis.

Sedangkan yang dimaksud dengan CV atau Commanditaire Venootschap adalah perusahaan yang didirikan oleh satu orang atau beberapa orang secara tanggung menanggung, bertanggung jawab secara seluruh atau solider dengan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang (Geldschieter) yang diatur dalam KUHD.

2.  Apakah Perseroan Terbatas dapat bertindak dalam Hukum ?

Perseroan Terbatas adalah sebuah Artificial Person yaitu sesuatu yang tidak nyata atau tidak riil, oleh karena itu Perseroan Terbatas tidak dapat bertindak secara sendiri, oleh karena itu untuk bertindak dalam hukum Perseroan Terbatas  harus diwakili oleh organ/person yang ditunjuk secara sah untuk mewakili. Pada umumnya organ/person yang ditunjuk bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas  adalah Direktur Utama dari perseroan tersebut.

3.  Apakah yang dimaksud dengan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas ?

Anggaran Dasar adalah bagian dari akta pendirian sebuah perseroan yang didalamnya memuat tentang perihal hak dan kewajiban baik Pemgang Saham, Komisaris dan Direksi, anggaran dasar dalam hal ini bersifat internal dalam tubuh perseroan tersebut. Tetapi dengan diumumkannya anggran dasar dalam Berita Negara, maka kemudian akan bersifat mengikat dan menjadi Undang-undang bagi setiap pihak yang terlibat didalamnya.

4.  Apa saja isi dari Anggaran Dasar ?

      Anggaran Dasar memuat sekurang-kurangnya :

  • Nama dan tempat kedudukan perseroan
  • Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan
  • Jangka waktu berdirinya perseroan
  • Besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor
  • Jumlah saham, klasifikasi saham (apabila terdapat lebih dari dua jenis klasifikasi) dan jumlah klasifikasi saham, hak-hak yang melekat pada setiap saham serta nominal saham
  • Nama jabatan dan jumlah anggota direksi serta dewan komisaris
  • Penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
  • Tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan komisaris
  • Tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen
5.  Hal apa yang tidak boleh diatur dalam Anggaran Dasar ?
    Anggaran Dasar tidak boleh memuat :
  • Ketentuan mengenai penerimaan bunga tetap atas saham
  • Ketentuan mengenai pemberiaan manfaat pribadi kepada pendiri atau pihak lain
6.  Bagaimana Perseroan Terbatas  dalam menentukan nama perseroan ?
     Perseroan dilarang menggunakan nama :
  • Nama yang telah dipakai secara sah oleh perseroan lain
  • Nama tersebut bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan
  • Nama tersebut sama atau mirip dengan nama lembaga negara, Lembaga Pemerintahan, atau Lembaga internasional, kecuali mendapat izin dari yang bersangkutan
  • Nama tersebut tidak sesuai dengan maksud dan tujuan, serta kegiatan usaha, atau menunjukkan maksud dan tujuan perseroan
  • Nama tersebut  terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata
  • Nama tersebut mempunyai arti sebagai Perseroan, Badan Hukum atauPersekutuan Perdata.
Ketentuan lebih lanjut tentang nama perseroan diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 26 Tahun 1998 Tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas.
About these ads