LEGAL DUE DILIGENCE – LDD

Uji Tuntas Dari Segi Hukum (Legal Due Diligence/LDD) dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan data objektif berkaitan dengan suatu rencana transaksi bisnis. Legal Due Diligence untuk selanjutnya merupakan kegiatan pemeriksaan secara seksama dari segi hukum yang dilakukan oleh Konsultan Hukum terhadap suatu perusahaan atau obyek transaksi sesuai dengan tujuan transaksi, untuk memperoleh informasi atau fakta material yang dapat menggambarkan kondisi suatu perusahaan atau obyek transaksi. Menurut Prof. Felix Oentoeng Soebagjo, dalam transaksi terkait dengan pengambilalihan saham, aspek Legal Due-Diligence (LDD) yang dilakukan dengan menganalisa aspek-aspek berikut :

1. Hambatan dan batasan yang ada atau yang mungkin timbul terhadap rencana pengambilalihan saham dilihat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, anggaran dasar, perijinan, perjanjian dan perkara yang dihadapi ;
2. Akibat hukum dari pengambilalihan saham terhadap pihak-pihak yang bertransaksi ;
3. Struktur permodalan dan Pemegang Saham sebelum dan sesudah pengambilalihan saham dari perusahaan yang diambilalih yang menunjukan siapa yang menjadi pihak pengendali ;
4. Aktiva dan Passiva dari perusahaan yang diambilalih (apabila ada) ;
5. Tindakan korporasi dan persetujuan-persetujuan yang diperlukan untuk melaksanakan transaksi pengambilalihan saham ;
6. Keabsahan pemilikan saham oleh penjual dan pembebanan atas saham (bila ada) ; dan
7. Syarat dan ketentuan penting dalam perjanjian pengambilalihan saham.

Sedangkan dalam pasar modal, pada umumnya LDD dilakukan oleh konsultan hukum dalam rangka penawaran umum. Menurut Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal yang dikeluarkan oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal tertanggal 18 Februari 2005, due diligence adalah istilah yang digunakan untuk kegiatan pemeriksaan secara seksama dari segi hukum yang dilakukan oleh konsultan hukum terhadap suatu perusahaan atau obyek transaksi sesuai dengan tujuan transaksi, untuk memperoleh informasi atau fakta material yang dapat menggambarkan kondisi suatu perusahaan atau obyek transaksi. Pemeriksaan dan penilaian yang dilakukan oleh konsultan hukum tersebut (LDD), merupakan suatu analisa hukum terhadap satu atau lebih dokumen perusahaan yang dilakukan untuk :

1. Memperoleh status hukum atau penjelasan hukum terhadap dokumen yang diaudit atau diperiksa ;
2. Memeriksakan legalitas suatu badan hukum/badan usaha ;
3. Memeriksa tingkat ketaatan suatu badan hukum/badan usaha ;
4. Memberikan pandangan hukum atau kepastian hukum dalam suatu kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan.

LDD tidak hanya berguna untuk kegiatan transaksi di Pasar Modal namun juga digunakan bagi transaksi di luar pasar modal, seperti akuisisi, pemberian kredit dan kebutuhan internal perusahaan itu sendiri. Oleh karenanya, LDD harus dilakukan secara teliti dan seksama dengan meliputi hal-hal seperti fisik perusahaan, kelengkapan dokumen, serta kondisi obyek transaksi. Sehubungan dengan proses LDD yang dibuat, terdapat beberapa hal penting berkaitan dengan dokumen yang harus diperhatikan.

Adapun dokumen-dokumen yang diperlukan dan harus diperhatikan oleh seorang konsultan hukum dalam proses LDD, adalah :

A. Anggaran Dasar
1. Anggaran dasar perusahaan beserta perubahan-perubahannya sejak perusahaan didirikan sampai dengan perubahan terakhir, meliputi akta dalam bentuk notarial dan/atau akta/berita acara rapat dibawah tangan dan atau akta-akta dalam Berita Negara ;
2. Persetujuan dari serta bukti pelaporan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, dan sebelumnya Menteri Kehakiman) atas pendirian perusahaan serta perubahan-perubahan anggaran dasar perusahaan sejak perusahaan didirikan sampai dengan perubahan terakhir ;
3. Bukti pendaftaran di Pengadilan Negeri atau Kantor Pendaftaran Perusahaan, atas akta anggaran dasar perusahaan sejak perusahaan didirikan sampai dengan perubahan terakhir ;
4. Bukti pengumuman di Berita Negara atas anggaran dasar sejak perusahaan didirikan sampai dengan perubahan terakhir.

B. Struktur Permodalan dan Pemegang Saham
1. Dokumen sebagaimana dimaksud pada Butir A tersebut di atas ;
2. Dokumen yang membuktikan penyetoran atas saham (antara lain tanda buku setor/transfer, kwitansi penerimaan, rekening koran) termasuk penyetoran yang menggunakan bentuk lain selain uang (antara lain akta inbreng) ;
3. Perjanjian-perjaniian pengalihan hak atas saham (jual-beli pewarisan hibah, penukaran saham, dan lain-lain) sejak perusahaan didirikan sampai dengan pengalihan terakhir ;
4. Bukti pemberitahuan kepada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, dan sebelumnya Departemen Kehakiman) sehubungan dengan perubahan komposisi kepemillkan saham dan/atau susunan pemegang saham sejak perusahaan didirikan sampai dengan perubahan terakhir ;
5. Bukti pendaftaran pada Pengadilan Negeri atau Kantor Pendaftaran Perusahaan mengenai komposisi kepemilikan saham dan/atau susunan pemegang saham sejak perusahaan didirikan sampai dengan perubahan terakhir ;
6. Perjanjian gadai atas saham-saham dalam perusahaan, jika ada ;
7. Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus ;
8. Sertifikat-sertifikat saham atau sertifikat-sertifikat kolektif saham jika ada ;
9. Perjanjian-perjanjian antar pemegang saham dan perjanjian-perjanjian antara pemegang saham dan/atau perusahaan dengan pihak ketiga jika ada, seperti perjanjian yang memberikan hak atau opsi untuk mengambil bagian atau untuk membeli atau mendapatkan saham-saham dalam perusahaan.

C. Direksi dan Komisaris
1. Dokumen yang memuat keputusan Pemegang Saham mengenai pengangkatan dan/atau pemberhentian anggota Direksi dan anggota Komisaris sejak perusahaan didirikan sampai dengan perubahan terakhir ;
2. Bukti pemberitahuan kepada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sehubungan dengan susunan Direksi dan Komisaris sejak perusahaan didirikan sampai dengan perubahan terakhir ;
3. Bukti pendaftaran pada Pengadilan Negeri atau Kantor Pendaftaaran Perusahaan mengenai susunan Direksi dan Komisaris sejak perusahaan didirikan sampai dengan perubahan terakhir ;
4. Kartu identitas (Kartu Tanda Penduduk/KTP), Paspor, Surat Keterangan Berkewarganegaraan Negara Republik lndonesia (SKBNRI) dan NPWP dari anggota Direksi dan Komisaris sejak perusahaan didirikan sampai degan perubahan terakhir ;

D. Rapat Direksi, Rapat Komisaris, dan Rapat Umum Pemegang Saham

1. Notulen-notulen Rapat Direksi, Rapat Komisaris, dan Rapat Umum Pemegang Saham atas rapat-rapat yang diselenggarakan dalam kurun waktu 5 ( lima) tahun terakhir ;
2. Notulen-notulen rapat sejak perusahaan didirikan, khusus yang berhubungan dengan perubahan anggaran dasar dan pengalihan saham.

E. Keterangan Mengenai Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum
(Dokumen-dokumen yang dibutuhkan adalah sama dengan dokumen-dokumen pada Limited LDD sebagaimana tercantum pada butir N dibawah ini)

F. lzin, Persetujuan, Pendaftaran, dan Keterangan izin-izin,
Persetujuan-persetujuan, tanda-tanda pendaftaran, dan surat-surat keterangan yang dimiliki oleh perusahaan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, antala lain:

1. lzin Usaha (SIUP);
2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
3. Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
4. Surat Pemberitahuan Pengukuhan Kena Pajak (PKP);
5. Surat keterangan domisili Perusahaan;
6. lzin berdasarkan Undang-Undang Gangguan (HO);
7. lzin Mendirikan Bangunan (IMB);
8. lzin Penggunaan Bangunan (lPB) dan Kelayakan Menggunakan Bangunan (KMB);
9. Analisa mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) / Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL), serta persetujuan atau pengesahan atas AMDAL atau UKL/UPL;
10. ljin-ijin lain yang dikeluarkan Departemen/lnslansi lain yang terkait dengan kegiatan usaha Perusahaan (antara lain namun tidak terbatas pada ijin yang dikeluarkan BKPM, Pemerintah Daerah, dll).

G. Kepemilikan dan Penguasaan atas Aset/Harta Kekayaan
1. Daftar aset ildak bergerak dan aset bergerak milik perusahaan ;
2. Dokumen yang membuktikan kepemilikan dan penguasaan perusahaan atas aset tidak  bergerak, antara lain:

  •    Sertifikat tanah ;
  •    Bukti penguasaan tanah (anlara lain surat girik tanah, petuk Pajak, dll) ;
  •    Akta Jual Beli tanah ;
  •    Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanah ;
  •    Akta atau Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah ;
  •   Dokumen pengurusan surat-surat tanah di kantor Badan Pertanahan (BPN) setempat.

3. Dokumen yang membuktikan kepemilikan dan penguasaan perusahaan atas asset bergerak, seperti:

  • Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), dalam hal kendaraan bermotor ;
  • Faktur pembelian, purchase order invoice atas peralatan atau mesin-mesin milik Perusahaan ;
  • Sertipikat saham atau sertipikat koletiif saham dan/atau Daftar Pemegang Saham darj perusahaan lain yang bersangkutan, dalam hal penyertaan atau pemilikan saham Dalam perusahaan lain ;
  • Bukti pendaftaran hak milik intelektual seperti merek ,hak cipta, dan hak Paten.

4. Daftar barang tidak bergerak dan barang bergerak yang disewa dan yang dipinjam pakai oleh perusahaan dari pihak lain, serta perjanjian-perjaniian yang mendasari sewa, sewa beli dan/atau pinjam pakai atas tersebut ;
5. Daftar barang tidak bergerak dan barang bergerak yang disewakan dan yang dipinjamkan oleh perusahaan kepada pihak lain, serta perjaniian-perjanjian yang mendasari penyewaan dan peminjaman tersebut ;
6. Dokumen pemberian jaminan atau akta pembebanan (antara lain Hak tanggungan, Gadai, fidusia) atas aset bergerak maupun tidak bergerak milik Perusahaan.

H. Asuransi
Polis asuransi atas asuransi-asuransiyang telah ditutup oleh perusahaan.

l. Ketenagakerjaan
1. Bukti lapor ketenagakerjaan ;
2. Kesepakatan Keria Bersama (KKB) / Peianjian Kerja Bersama atau Peraturan Perusahaan (PP) ;
3. Dokumen-dokumen sehubungan dengan penggunaan tenaga kerja asing, seperti:

  • Paspor ;
  • Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) ;
  • Kartu lzin Tinggal Terbatas (KITAS) ;
  • Buku Pengawasan Orang Asing (BPOA) ;
  • lzin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) ;
  • Surat Keterangan Lapor Diri (SKLD) ;
  • Surat Tanda Melapor (STM) ;
  • Lapor Keberadaan/Kedatangan Tenaga Kerja Asing (LK2TKA) ;
  • Surat Keterangan Penduduk Pendatang Sementara (SKPPS) ;
  • Surat Keterangan Tempat Tinggal Penduduk WNA/Sementara (SKTTPS ).

4. Bukti keikutsertaan dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) ;
5. Program dana pensiun untuk karyawan ;
6. lzin-izin khusus di bidang ketenagakerjaan yang dimiliki oleh perusahaan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang seperti izin untuk mempekerjakan karyawan di malam hari, mempekerjakan expatriat, dsb.

J. Dokumen Kredit/Dokumen Pembiayaan dan Dokumen Jaminan
1. Dokumen kredit dan dokumen pembiayaan yang mengikat perusahaan terhadap pihak lain/kreditur (beserta lampiran dan perpanjangannya), seperti perjanjian kredit perjanjian pembiayaan bonds, notes, dll ;
2. Dokumen penjaminan, antara lain mengenai pemberian jaminan kepada dan untuk kepentingan pihak lain/kreditur (seperti hak tanggungan, jaminan fidusia gadai, pengalihan hak) ;
3. Persetujuan korporasi atas setiap kredit atau pembiayaan yang diperoleh atau diterima oleh perusahaan, serta atas pemberian jaminan kepada dan untuk kepentingan pihak lain/kreditur ;
4. Surat-menyurat atau dokumentasi antara perusahaan dengan pihak lain mengenai sengketa atau keadaan wanprestasi yang berhubungan dengan atau berdasarkan dokumen-dokumen tersebut di atas.

K. Perjaniian dengan Pihak Ketiga selain dalam rangka Pembiayaan
1. Perjanjian dan kontrak (apabila ada) yang dibuat dan diadakan oleh perusahaan dengan pihak lain selain pemberi fasilitas pembiayaan (termasuk dengan permerintah dan dengan pihak terafiliasi), seperti:

  • Perjanjian konstruksi (engineering, procurement, construction-EPC) ;
  • Perjanjian sub konstruksi ;
  • Perjanjian pemasokan bahan baku ;
  • Perjaniian usaha Patungan ;
  • Perjanjian lisensi ;
  • Perjanjian bantuan teknik ;
  • Perjanjian bantuan manajemen ;
  • Perjaniian Pengelolaan ;
  • Perjanjian jual beli ;
  • Perjanjian sewa ;
  • Perjanjian anjak Piutang.

2. Persetujuan korporasi yang diperlukan untuk atau dalam rangka membuat atau mengadakan setiap perjanjian atau kontrak sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas ;
3. Surat menyurat antara perusahaan dengan pihak lain mengenai sengketa atau keadaan wanprestasi yang berhubungan dengan atau berdasarkan dokumen-dokumen tersebut di atas.

L. Perkara Pengadilan/Arbitrase
1. lnformasi dan dokumen mengenai atau sehubungan dengan perkara-perkara (perdata, pidana, niaga, administrasi, pajak, hubungan industrial, dan sebagainya), jika ada, yang melibatkan perusahaan, direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham perusahaan;
2. lnformasi dan dokumen mengenai atau sehubungan dengan penyelesaian, jika ada, atas perkara-perkara sebagaimana dimaksud pada angka L.1 diatas;
3. Putusan yang dikeluarkan oleh badan peradilan dan/atau badan arbitrase, jika ada, dimana perusahaan, direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham perusahaan merupakan pihak yang berperkara dan/atau terlibat di dalamnya.

M. Laporan Keuangan
Laporan keuangan perusahaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir yang lelah diaudit oleh akuntan publik serta management letter yang di keluarkan oleh auditor.

Berdasarkan check list di atas dan setelah diperolehnya dokumen-dokumen yang diminta maka dapat disiapkan suatu Laporan Hasil Pemeriksaan Hukum – LHPH dalam bentuk suatu Pendapat Hukum atau dikenal dengan LEGAL OPINION.

Hak kekayaan Intelektual

Pendaftaran Merek

Hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum mengajukan permohonan pendaftaran merek:

Penelusuran Merek (Trademark Search

Sebelum memutuskan untuk memakai sebuah logo atau nama sebagai merek dagang, disarankan (namun tidak diwajibkan) bagi pemilik usaha untuk  melakukan penelusuran merek (trademark search) terlebih dahulu untuk memastikan apakah logo atau nama yang dipilih telah didaftarkan oleh pihak lain untuk jenis jasa atau barang yang sama. Penelusuran merek menghindarkan pemilik usaha dari kerugian akibat penolakan permohonan pendaftaran merek dan dari kemungkinan tuntutan hukum dari pemilik merek terdaftar sebagai pemilik yang sah menurut hukum, baik secara perdata maupun pidana akibat memakai mereknya secara komersial tanpa seijin pemilik merek.

Penelusuran merek dapat dilakukan langsung melalui website Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) www.dgip.go.id. Apabila pencarian dirasa kurang lengkap, Anda dapat menghubungi kami untuk memperoleh informasi yang lebih akurat dan terkini dengan mengIsi formulir permintaan penelusuran merek.

Persyaratan Pengajuan Permohonan 

  1. Nama, alamat dan kewarganegaraan Pemohon (Pemohon bisa perusahaan maupun perorangan);
  2. 30 contoh merek berukuran maks. 9cm x 9cm, min. 2cm x 2cm 
  3. Daftar jasa atau barang yang diberi merek;
  4. Surat Pernyataan Kepemilikan* dari Pemohon;
  5. Surat Kuasa* dari Pemohon kepada Kuasanya;
  6. Salinan resmi Akta Pendirian Perusahaan dan Anggaran Dasar perusahaan atau fotokopinya yang dilegalisir notaris (khusus perusahaan/badan hukum);
  7. Fotokopi KTP Pemohon atau Direktur yang berwenang (untuk perusahaan);
  8. Fotokopi NPWP (khusus perusahaan).

Catatan:

  • Pemohon dapat terdiri dari satu orang atau beberapa orang secara bersama, atau badan hukum;
  • Dalam hal Permohonan diajukan oleh lebih dari satu Pemohon yang secara bersama-sama berhak atas Merek tersebut, semua nama Pemohon dicantumkan dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat Pemohon. Dalam hal ini, surat kuasa untuk itu ditandatangani oleh semua pihak yang berhak atas Merek tersebut;
  • Bagi perusahaan, yang menandatangani Surat Kuasa dan Surat Pernyataan adalah Direktur yang berwenang (sesuai Anggaran Dasar Perusahaan);
  • Dalam hal seluruh persyaratan administratif sebagaimana tersebut di atas telah dipenuhi, terhadap Permohonan diberikan Tanggal Penerimaan.
  • Proses Pemberian Pendaftaran 
    di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI)

    Pemeriksaan Formalitas

    Ditjen HKI melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan pendaftaran Merek. Dalam hal terdapat kekurangan dalam kelengkapan persyaratan, Ditjen HKI meminta agar kelengkapan persyaratan tersebut dipenuhi dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat permintaan untuk memenuhi kelengkapan persyaratan tersebut.

    Dalam hal kelengkapan persyaratan tersebut tidak dipenuhi dalam jangka waktu yang ditentukan, Ditjen HKI memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya bahwa Permohonannya dianggap ditarik kembali. Dalam hal ini, segala biaya yang telah dibayarkan kepada Ditjen HKI tidak dapat ditarik kembali.


    Pemeriksaan Substantif 

    Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Tanggal Penerimaan, Ditjen HKI melakukan pemeriksaan substantif oleh Pemeriksa terhadap Permohonan. Pemeriksaan substantif  diselesaikan dalam waktu paling lama 9 (sembilan) bulan. Pemeriksaan substantif   dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 Undang-undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek.

    Dalam hal Pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan substantif bahwa Permohonan dapat disetujui untuk didaftar, atas persetujuan Direktur Jenderal, Permohonan tersebut diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

    Dalam hal Pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan substantif bahwa Permohonan tidak dapat didaftar atau ditolak, atas persetujuan Direktur Jenderal, hal tersebut diberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya dengan menyebutkan alasannya. Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan surat pemberitahuan tersebut, Pemohon atau Kuasanya dapat menyampaikan keberatan atau tanggapannya dengan menyebutkan alasan. Jika tidak, Ditjen HKI menetapkan keputusan tentang penolakan Permohonan tersebut.

    Dalam hal Pemohon atau Kuasanya menyampaikan keberatan atau tanggapannya, dan Pemeriksa melaporkan bahwa tanggapan tersebut dapat diterima, atas persetujuan Direktur Jenderal, Permohonan itu diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Apabila tanggapan tersebut tidak dapat diterima, atas persetujuan Direktur Jenderal, ditetapkan keputusan tentang penolakan Permohonan tersebut. Keputusan penolakan tersebut diberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya dengan menyebutkan alasan.

    Dalam hal Permohonan ditolak, segala biaya yang telah dibayarkan kepada Ditjen HKI tidak dapat ditarik kembali.


    Pengumuman dan Keberatan 

    Dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal disetujuinya Permohonan untuk didaftar, Ditjen HKI mengumumkan Permohonan tersebut dalam Berita Resmi Merek. Pengumuman berlangsung selama 3 (tiga) bulan.

    Selama jangka waktu pengumuman, setiap pihak dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Ditjen HKI atas Permohonan yang bersangkutan dengan dikenai biaya. Keberatan dapat diajukan apabila terdapat alasan yang cukup disertai bukti bahwa Merek yang dimohonkan pendaftarannya adalah Merek yang berdasarkan Undang-undang ini tidak dapat didaftar atau ditolak. Dalam hal terdapat ini, Ditjen HKI dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penerimaan keberatan mengirimkan salinan surat yang berisikan keberatan tersebut kepada Pemohon atau Kuasanya.

    Pemohon atau Kuasanya berhak mengajukan sanggahan terhadap keberatan tersebut kepada Ditjen HKI secara tertulis dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan salinan keberatan.


    Pemeriksaan Kembali dan Putusan Penerimaan/Penolakan

    Dalam hal terdapat keberatan dan/atau sanggahan, Ditjen HKI menggunakan keberatan dan/atau sanggahan tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam pemeriksaan kembali terhadap Permohonan yang telah selesai diumumkan. Pemeriksaan kembali diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pengumuman. Ditjen HKI memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang mengajukan keberatan mengenai hasil pemeriksaan kembali.

    Dalam hal Pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan bahwa keberatan dapat diterima, Ditjen HKI memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon bahwa Permohonan tidak dapat didaftar atau ditolak; dan dalam hal demikian itu, Pemohon atau Kuasanya dapat mengajukan banding. Sebaliknya, dalam hal Pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan bahwa keberatan tidak dapat diterima, atas persetujuan Direktur Jenderal, Permohonan dinyatakan dapat disetujui untuk didaftar dalam Daftar Umum Merek.

    Dalam hal tidak ada keberatan, Ditjen HKI menerbitkan dan memberikan Sertifikat Merek kepada Pemohon atau Kuasanya dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya jangka waktu pengumuman.

    Dalam hal keberatan tidak dapat diterima, Ditjen HKI menerbitkan dan memberikan Sertifikat Merek kepada Pemohon atau Kuasanya dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Permohonan tersebut disetujui untuk didaftar dalam Daftar Umum Merek.

Pembuatan Akta Jual – Beli Tanah

Keabsahan sebuah transaksi jual-beli ditandai dengan adanya akta jual-beli. Ada 2 (dua) tahap yang harus dilalui dalam pembuatan akta tersebut. Tahap pertama adalah pembuatan draft perjanjian jual-beli tanah yang nantinya akan menjadi bagian integral dari akta. Dan tahap berikutnya penandatangan akta tersebut.

Beberapa langkah yang harus dilakukakn pada tahap pembuatan draft akta jual-beli tanah, antara lain :

– Penjual wajib menghubungi kantor pajak untuk menentukkan jumlah pajak yang harus disetor berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Kantor pajak akan memberikan Surat Setoran Pajak (SSP).
– Bukti dari setoran pajak dan sertifikat asli dibawa ke Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).
– PPAT selanjutnya akan meneliti apakah penjual merupakan orang/lembaga yang berhak atas tanah tersebut. Begitupun sebaliknya Pembeli juga akan diteliti oleh PPAT.
– Jika harus diwakilkan kepada seseorang, Kuasa tersebut harus dinyatakan secara tertulis diatas kertas bermeterai cukup dan dilegalisasi (melalui kantor Notaris setempat / kantor pos).
– menunjukkan sertifikat tanah yang asli untuk diperiksakan ke kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat. Jika tanah belum didaftarkan atau dibukukan dalam buku tanah, kantor BPN dapat menerbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) di kantor tersebut.
– penyerahan IMB dan Blueprint (gambar cetak biru) ke PPAT.
– Penyerahan fotokopi KTP-Kartu Keluarga penjual (suami-istri) atau dokumen pendukung lainnya ke PPAT.
– Penyerahan surat persetujuan asli menjual obyek perjanjian dari suami/istri ke PPAT.
– Penyerahan fotokopi KTP-Kartu Keluarga pembeli (suami-istri) atau dokumen pendukung lainnya ke PPAT.

Tahap selanjutnya adalah penandatanganan akta jual-beli di hadapan PPAT. Umumnya prosedur penandatangan akta jual-beli adalah sebagai berikut :

– Calon Penjual & Pembeli atau orang yang diberi kuasa tertulis, harus menghadiri pembuatan akta.
– Pembuatan akta harus dihadiri sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.
– Pejabat yang diberi kewenangan tersebut, selanjutnya akan membacakan akta dan menjelaskan isi dan maksud pembuatan akta tanah.
– Jika isi akta telah disetujui oleh penjual & pembeli, akta kemudian ditandatangani oleh kedua belah pihak berikut para saksi & pejabat pembuat akta.
– Akta dibuat dalam 2 (dua) lembar asli, masing-masing akan disimpan di kantor PPAT dan diserahkan ke kantor BPN untuk keperluan pandaftaran (balik nama)
– Penjual dan pembeli akan menerima berupa salinan akta.

BENTUK USAHA TETAP

Yang dimaksud dengan Bentuk Usaha Tetap (BUT) (bahasa Inggris: permanent establishment)adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

Suatu bentuk usaha tetap mengandung pengertian adanya suatu tempat usaha (place of business) yaitu fasilitas yang dapat berupa tanah dan gedung termasuk juga mesin-mesin dan peralatan.

Tempat usaha tersebut bersifat permanen dan digunakan untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan dari Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia.

Pengertian bentuk usaha tetap mencakup pula orang pribadi atau badan selaku agen yang kedudukannya tidak bebas yang bertindak untuk dan atas nama orang pribadi atau badan yang tidak bertempat tinggal atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia tidak dapat dianggap mempunyai bentuk usaha tetap di Indonesia apabila orang pribadi atau badan dalam menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia menggunakan agen, broker atau Perantara yang mempunyai kedudukan bebas, asalkan agen atau perantara tersebut dalam kenyataannya bertindak sepenuhnya dalam rangka menjalankan perusahaannya sendiri.

Perusahaan Asuransi yang didirikan dan bertempat kedudukan di luar Indonesia dianggap mempunyai bentuk usaha tetap di Indonesia apabila perusahaan asuransi tersebut menerima pembayaran Premi Asuransi di Indonesia atau menanggung risiko di Indonesia melalui pegawai, perwakilan atau agennya di Indonesia. Menanggung risiko di Indonesia tidak berarti bahwa peristiwa yang mengakibatkan risiko tersebut terjadi di Indonesia. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa pihak tertanggung bertempat tinggal, berada atau bertempat kedudukan di Indonesia.

Menurut Undang-Undang Perpajakan Indonesia, bentuk usaha yang dipergunakan oleh Subjek Pajak Luar Negeri untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, dapat dikatakan sebagai BUT yang dapat berupa:

  1. tempat kedudukan manajemen;
  2. cabang perusahaan;
  3. kantor perwakilan;
  4. gedung kantor;
  5. pabrik;
  6. bengkel;
  7. pertambangan dan penggalian sumber alam; wilayah kerja pengeboran yang digunakan untuk eksplorasi pertambangan;
  8. perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;
  9. proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;
  10. pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau oleh orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan;
  11. orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;
  12. agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia.

Eksplorasi & Produksi Perusahaan Pertambangan

Dalam usaha Pertambangan Mineral dan Batubara telah diatur dalam Undang-undang No.4 Tahun 2009 tentang Minerba, yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam PP tersebut diatur secara jelas mengenai syarat-syarat baik secara administratif & teknis, bagaimana perusahaan dpt memperoleh” IUP (Izin Usaha Pertambangan)” dalam berbagai skala eksplorasi dan produksi.

”Persyaratan Untuk Memperoleh IUP Eksplorasi”

Pasal 23 PP 23/2010 mengatur bahwa persyaratan IUP Eksplorasi meliputi persyaratan:
– Administratif;
– Teknis;
– Lingkungan; dan
– Finansial

A.Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk badan usaha meliputi:

a.Untuk IUP Eksplorasi mineral logam dan batubara:
1.surat permohonan;
2.susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan
3.surat keterangan domisili.

b.Untuk IUP Eksplorasi mineral bukan logam dari batuan:
1.surat permohonan;
2.profil badan usaha;
3.akta pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
4.nomor pokok wajib pajak;
5.susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan
6.surat keterangan domisili.

>Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk koperasi meliputi:

a.Untuk IUP Eksplorasi mineral logam dan batubara:
1.surat permohonan;
2.susunan pengurus; dan
3.surat keterangan domisili.

b.Untuk IUP Eksplorasi mineral bukan logam dan batuan:
1.surat permohonan;
2.profil koperasi;
3.akta pendirian koperasi yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
4.nomor pokok wajib pajak;
5.susunan pengurus; dan
6.surat keterangan domisili.

>Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk orang perseorangan, meliputi:

a.Untuk IUP Eksplorasi mineral logam dan batubara:
1.surat permohonan; dan
2.surat keterangan domisili.

b.Untuk IUP Eksplorasi mineral bukan logam dan batuan:
1.surat permohonan;
2.kartu tanda penduduk;
3.nomor pokok wajib pajak; dan
4.surat keterangan domisili.

> Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk perusahaan firma dan perusahaan komanditer meliputi:

a.Untuk IUP Eksplorasi mineral logam dan batubara:
1.surat permohonan;
2.susunan pengurus dan daftar pemegang saham; dan
3.surat keterangan

b.Untuk IUP Eksplorasi mineral bukan logam dari batuan:
1.surat permohonan;
2.profil perusahaan;
3.akta pendirian perusahaan yang bergerak di bidang usaha pertambangan;
4.nomor pokok wajib pajak;
5.susunan pengurus dan daftar pemegang saham; dan
6.surat keterangan domisili.

B.Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf b untuk IUP Eksplorasi, meliputi:
1.  daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun;
2. peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional,

C.Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam huruf c untuk IUP Eksplorasi meliputi : pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

D.Persyaratan finansial:
sebagaimana dimaksud dalam huruf d untuk IUP Eksplorasi, meliputi:
1.bukti penempatan jaminan. kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi; dan
2.bukti pembayaran harga nilai kompensasi data informasi hasil lelang WIUP mineral logam atau batubara sesuai dengan nilai penawaran lelang atau bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pembayaran pencetakan peta WIUP mineral bukan logam atau batuan atas permohonan wilayah.

“IUP Operasi Produksi”

IUP operasi produksi adalah izin yang diberikan untuk kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan dalam rangka pertambangan. IUP tipe ini diberikan kepada badan usaha, koperasi atau perseorangan sebagai peningkatan dari kegiatan eksplorasi. Pasal 46 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (“UU Minerba”) mengatur bahwa setiap pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya.

Persyaratan Untuk Memperoleh IUP Operasi Produksi
Pasal 23 PP 23/2010 mengatur bahwa persyaratan untuk memperoleh IUP Operasi Produksi meliputi persyaratan:
– Administratif;
– Teknis;
– Lingkungan; dan
– Finansial

A.Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk badan usaha meliputi:

a.Untuk IUP Operasi Produksi mineral logam dan batubara:
1.surat permohonan;
2.susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan
3.surat keterangan domisili.

b.Untuk IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dari batuan:
1.surat permohonan;
2.profil badan usaha;
3.akta pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
4.nomor pokok wajib pajak;
5.susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan
6.surat keterangan domisili.

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk koperasi meliputi:

a.Untuk IUP Operasi Produksi mineral logam dan batubara:
1.surat permohonan;
2.susunan pengurus; dan
3.surat keterangan domisili.

b.Untuk IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan:
1.surat permohonan;
2.profil koperasi;
3.akta pendirian koperasi yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
4.nomor pokok wajib pajak;
5.susunan pengurus; dan
6.surat keterangan domisili.

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk orang perseorangan, meliputi:

a.Untuk IUP Operasi Produksi mineral logam dan batubara:
1.surat permohonan; dan
2.surat keterangan domisili.

b.Untuk IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan:
1.surat permohonan;
2.kartu tanda penduduk;
3.nomor pokok wajib pajak; dan
4.surat keterangan domisili.

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk perusahaan firma dan perusahaan komanditer meliputi:

a.Untuk IUP Operasi Produksi mineral logam dan batubara:
1.surat permohonan;
2.susunan pengurus dan daftar pemegang saham; dan
3.surat keterangan

b.Untuk IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dari batuan:
1.surat permohonan;
2.profil perusahaan;
3.akta pendirian perusahaan yang bergerak di bidang usaha pertambangan;
4.nomor pokok wajib pajak;
5.susunan pengurus dan daftar pemegang saham; dan
6.surat keterangan domisili.

B.Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf b untuk IUP Operasi Produksi, meliputi:
1.peta wilayah dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional;
2.laporan lengkap eksplorasi;
3.laporan studi kelayakan;
4.rencana reklamasi dan pascatambang;
5.rencana kerja dan anggaran biaya;
6.rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi; dan
7.tersedianya tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun.

C.Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam huruf c untuk IUP Operasi Produksi meliputi:

1.pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
2.persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D.Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud dalam huruf d untuk IUP Operasi Produksi, meliputi:

1.laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik;
2.bukti pembayaran iuran tetap 3 (tiga) tahun terakhir; dan
3.bukti pembayaran pengganti investasi sesuai dengan nilai penawaran lelang bagi pemenang lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang telah berakhir.

Posted with WordPress for BlackBerry.

Bungkus kejahatan pakai alat antisadap DPR?

Gresnews.Com | Situs Berita Hukum dan Politik | Bungkus kejahatan pakai alat antisadap DPR?.

Gresnews.Com | Situs Berita Hukum dan Politik | Bungkus kejahatan pakai alat antisadap DPR?

Jakarta – Anggota DPR berkumpul merencanakan pemasangan alat antisadap. Apa yang terbayang dalam benak pembaca? Kejahatan macam apa yang hendak dibungkus? Dalilnya sederhana: kejahatan terbentuk karena ada kesempatan dan niat!

Somasi gresnews.com kali ini akan mengupas konspirasi para politisi Senayan untuk menghadang publik dan penegak hukum mengakses tindak-tanduk mereka dengan cara memasang alat antisadap.

Dana antisadap
Ketakutan terhadap penyadapan sudah lama menghantui para anggota Dewan. Pasalnya, ATIS (Audio Telecommunication International System) Gueher Gmbh besutan Jerman milik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terbukti ampuh menyadap sistem komunikasi para koruptor dan mengirimkan pelakunya ke bui. Alat KPK itu akan menyadap ponsel pelaku dan mengirimkannya ke sistem KPK. Untuk melengkapi fungsi penegakan hukum, KPK juga mempunyai alat firing bikinan negeri Paman Sam dan macrosystem besutan Polandia. KPK pun mengirimkan penyidik-penyidiknya untuk berlatih menggunakan sistem penyadapan canggih itu ke Jerman.

Amunisi KPK begitu lengkap, anggota Dewan pun merasa perlu bertindak untuk mengantisipasi serangan penyadapan tersebut. Catatan gresnews.com, pada paruh kedua 2011, Panitia Kerja (Panja) Revisi UU 30/2002 tentang KPK menggulirkan gagasan untuk menggunting kewenangan penyadapan KPK. Menyadap diarahkan melalui syarat izin ketua pengadilan. Wakil Ketua Komisi III DPR Fahri Hamzah, saat itu, merupakan satu dari sekian politisi yang gencar menggulirkan gagasan itu.

Merasa tak cukup menggunting lewat instrumen pasal, DPR pun menyelipkan gagasan lain: membeli alat antisadap! Pos anggaran pun disiapkan bersamaan dengan rencana renovasi ruang kerja Badan Anggaran DPR seluas 780,89 meter persegi.

Berikut penelusuran gresnews.com.

Dokumen Keputusan Rapat Pleno Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) bersama Sekretariat Jenderal pada 22 Juli 2011 mengenai Realokasi Anggaran Pembangunan Gedung DPR RI Tahun 2011 Nomor: 162/BURT/R.Pleno/MS.IV/07/2011, diteken oleh Ketua Rapat Pius Lustrilanang, memutuskan hal antara lain:

1. Anggaran yang tersedia dalam APBN-P Tahun 2011 sebesar Rp218 miliar berasal dari realokasi anggaran pembangunan gedung tahun 2011 sebesar Rp800.015.820.000;

2. Mencatat usulan realokasi anggaran sebesar Rp193.908.211.000;

3. Menyetujui total kebutuhan realokasi anggaran DPR Tahun 2011 sebesar Rp247.444.711.000;

4. Menyetujui membiayai kekurangan sebesar Rp29.444.711.000 dari rasionalisasi sebesar Rp193.908.211.000, yaitu:

a. Merasionalisasi anggaran pelaksanaan fungsi legislasi sebesar Rp23.566.656.000;
b. Merasionalisasi kegiatan pemberitaan sebesar Rp5.878.055.000.

Pada 9 Desember 2011, terbitlah Keputusan Rapat BURT DPR RI tentang Laporan Panja-Panja BURT

Nomor 040/BURT/R.Pleno/MS.II/12/2011 yang diteken oleh Ketua Rapat Pius Lustrilanang. Dari surat inilah terlampir Laporan Panja Evaluasi Penggunaan Ruang di Gedung DPR RI mengenai Renovasi Ruang Kerja Badan Anggaran DPR RI.

Gresnews.com juga mendapatkan dokumen bertajuk: Rekapitulasi Usulan Relokasi Anggaran Tahun 2011 yang berkop Sekretariat Jenderal DPR RI. Konfigurasi anggaran relokasi 2011 sebesar total Rp238.429.737.000 itu terdiri dari:

1. Satuan Kerja Dewan sebesar Rp130.563.931.000;
2. Satuan Kerja Sekretariat Jenderal sebesar Rp107.865.806.000.

Rincian usulan relokasi anggaran 2011 untuk Satker Setjen terdiri dari:

1. Humas dan Pemberitaan sebesar Rp19.940.500.000;
2. Keanggotaan dan Kepegawaian sebesar Rp443.450.000;
3. Umum sebesar Rp8.318.590.000;
4. Keuangan sebesar Rp671.500.000;
5. Perencanaan dan Pengawasan sebesar Rp2.633.375.000;
6. Pemeliharaan Bangunan dan Instalasi sebesar Rp74.799.956.000;
7. Unit Kerja Baru sebesar Rp1.058.435.000.

Pos untuk pembelian alat sadap itu ternyata masuk ke Biro Pemeliharaan Bangunan dan Instalasi pada subbagian Gedung dan Tanaman, dengan penamaan: Perbaikan Ruang Rapat Badan Anggaran Gedung Nusantara II DPR sebesar Rp24.768.982.000. Keterangan: Pemasangan alat antisadap (anti bugging), anti gummer.

Sepanjang pekan lalu, gresnews.com menelusuri lokasi ruang Banggar dan mencermati denah-denah perencanaan pembangunan ruangan yang akan diisi fasilitas baru, yakni, penggantian 173 kursi baru yang terbagi atas 4 kursi pimpinan sidang, 81 kursi anggota Banggar, 6 kursi sekretaris, 10 kursi staf ahli, dan 71 kursi eksekutif; ada juga pemasangan video wall dengan menempelkan 36 unit TV LCD 46″.

Merujuk pada denah rencana renovasi Ruang Banggar DPR, tidak disebutkan secara khusus spot/titik untuk pemasangan alat antisadap. Ruang rapat Banggar terdiri dari enam ruangan: ruang sidang, ruang tamu, ruang makan, ruang pimpinan, ruang staf dan kepala bagian, serta ruang pantry dan gudang. Pada tiap bagian ruangan terdapat sekat ruangan yang tidak disebutkan fungsinya. Hanya ruangan tamu atau yang disebut juga ruang istirahat menteri yang disebut detail. Dalam ruangan tersebut, pimpinan Banggar menjamu para menteri dengan menyediakan ruang tamu lengkap dengan ruangan makan untuk enam orang. Selain itu terdapat juga ruang tidur dengan sofa dan kasur menteri. Sementara dalam denah ruang pimpinan Banggar tidak dijelaskan detail fungsi tiap sekat. Hanya tergambar lima bagian ruangan. Ruang utama berisi meja panjang dengan sepuluh kursi. Terdapat juga empat kursi sofa. Sementara tiga sekat ruangan lain tidak disebutkan fungsinya secara spesifik.

Lantas bagaimana wujud alat antisadap itu? Bagaimana spesifikasinya? Berapa harganya?

Penelusuran gresnews.com dari sejumlah dokumen dan wawancara menemukan angka Rp7,8 miliar untuk pos pembelian alat antisadap di ruang kerja Banggar DPR. Angka Rp7,8 miliar itu merupakan bagian dari dana Rp20,3 miliar yang akhirnya disetujui sebagai anggaran untuk merenovasi ruang Banggar.

Jika berselancar di internet, ditemukan banyak situs yang menawarkan produk alat antisadap yang harganya mulai dari ratusan ribu per unit hingga puluhan juta per unit dengan beragam jenis dan spesifikasi. Situs duniaanekasecurity.com, yang mengklaim sebagai penyedia produk intelijen profesional untuk pejabat negara, organisasi pemerintah, politisi, dan VVIP, menawarkan alat antisadap Voice, Fax and Data Encryption System. Peralatan telepon top of the line ini menggunakan proses pemberian sandi (enkripsi) digital dan tingkat 128 bits triple DES, membuat percakapan Anda tidak dapat terkena penyadapan lewat telepon. Alat enkripsi ini menggunakan algoritma industri yang tinggi untuk memberikan sandi pada suara sinyal fax dan data.

Situs alatsadap.com juga menyediakan aneka alat antisadap untuk kebutuhan politisi, aparat negara, dan VVIP dengan harga bervariasi.

Situs uc-technology.com menawarkan alat antisadap dan alat anti rekam suara buatan Amerika Serikat berbasis analog dan digital seharga Rp22 juta/unit.

Diwawancarai secara terpisah, Ahli Teknologi Informasi dan Forensik Digital Universitas Indonesia Ruby Alamsyah menilai, anggaran Rp7,8 miliar untuk pembelian alat antisadap ruang rapat Banggar DPR terlampau mahal.

Menurut Ruby, berdasarkan pengalamannya di bidang sistem keamanan, harga pasar alat antisadap internasional berbasis pengacakan sinyal (jammer) bervariasi. “Tergantung luas ruangannya. Kalau 20 meter persegi itu hanya belasan juta. Kalau sebesar ruang Badan Anggaran itu bisa ratusan juta,” kata Ruby, kepada gresnews.com, Senin (30/1).

Ia menjelaskan, pemasangan alat sadap itu dipastikan dapat mengganggu kinerja penyidik KPK. “Karena cara kerja alat antisadap jenis jammer adalah mengacak sinyal telepon seluler dari Base Transceiver Station (BTS) sehingga telepon terputus, tidak dapat terpakai. Bagaimana mungkin bisa diakses KPK atau penegak hukum lain,” ujarnya.

Namun, Ruby berpendapat pengadaan alat antisadap oleh Badan Anggaran DPR bukan untuk menghindari penyadapan oleh penegak hukum. “Saya pikir tidak mungkin untuk menghindari penegak hukum seperti KPK. Anggota Badan Anggaran kan juga warga negara masak harus berbuat seperti itu menghindari penegak hukum,” kata Ruby.

Menurut dia ada sejumlah fungsi alat antisadap. “Kalau saya menduga yang dipasang di ruangan Banggar itu untuk menghindari pembicaraan di Banggar terdengar oleh pihak yang tidak berkepentingan, tapi bukan KPK,” ujarnya.

Ia mencontohkan penggunaan alat antisadap di ruang Badan Anggaran bisa untuk menghindari calo anggaran mendengarkan pembicaraan pembahasan anggaran. “Misalnya ada anggota Badan Anggaran yang menyalakan telepon selulernya untuk menghubungi orang tertentu yang ingin mendengar rapat Badan Anggaran itu bisa saja. Dengan pemasangan alat antisadap tersebut tidak akan ada anggota yang menggunakan telepon,” kata dia.

Kembali ke antisadap DPR, pemasangan alat antisadap itu dibenarkan oleh Kepala Biro Pemeliharaan Pembangunan dan Instalasi (Harbangin) DPR RI, Soemirat, kepada gresnews.com, Kamis (26/1). Namun sebelum menjawab pertanyaan gresnews.com, Soemirat sedikit gagap dan lama terdiam. “Saya pernah dengar itu, ada alat anti sadap di ruang Banggar. Tapi saya cek lagi,” kata Soemirat.

Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI, Pius Lustrilanang, juga tidak menyangkal. “Ya, gitulah. Saya tak akan banyak komentar soal alat antisadap itu,” ujar Pius.

Menurut Pius, usulan dari Setjen DPR RI sebesar Rp24,7 miliar untuk renovasi ruang Banggar adalah untuk ditenderkan dan akhirnya pemenang tender sanggup dengan angka Rp20,3 miliar.”Dalam tender, tidak bisa satu-satu dilakukan, tapi harus satu paket, termasuk pembelian dan pemasangan alat antisadap itu,” ungkap Pius.

Namun, berbeda dengan Pius, Ketua BURT yang juga Ketua DPR RI Marzuki Alie menyatakan pembelian alat antisadap itu dibatalkan. “Gak ada. Itu dibatalkan,” kata Marzuki kepadagresnews.com.

Secara terpisah, Deputi Administrasi Sekretariat Jenderal DPR RI, Slamet Sutarsono mengatakan, setiap perencanaan pembangunan falisilitas di lingkungan DPR RI sepengetahuan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT).

“Harusnya BURT mengatahui sebab semua kegiatan untuk membangun fasilitas di DPR RI, selalu rapat antara BURT dengan Setjen DPR RI. Setjen DPR RI selalu memberikan bahan ke BURT. Masak kita tidak kasih bahan ke BURT. Kita selalu diminta dan selalu mengikuti apa maunya, bagaimana maunya BURT. Saya tidak tahu kenapa BURT bilang tak tahu sama sekali soal renovasi ruang Banggar itu,” kata Slamet kepada gresnews.com, Jumat lalu.

Menurut dia, mekanisme anggaran di DPR RI dimulai dari permintaan salah satu alat kelengkapan dewan yang disampaikan kepada Setjen DPR RI. Mendapat permintaan itu, lalu Setjen membuat Rancangan Anggaran Biaya (RAB). RAB tersebut, kata Slamet, dibahas bersama dengan BURT.

“Ada permintaan dari Alat Kelengkapan Dewan (AKD) serta unit-unit lain kepada Setjen DPR RI untuk kebutuhan yang diperlukan. Semua usulan itu setelah diterima dibahas oleh Setjen DPR RI kemudian secara bersama-sama dibahas dengan BURT untuk mengkompilasi hasil usulan tersebut. Setelah itu putus, maka BURT membicarakan dengan Badan Anggaran (Banggar). Setelah disetujui oleh Banggar lalu dibawa ke rapat paripurna DPR RI. Bila disahkan di rapat paripurna, lalu dikirim ke Kemenkeu sebagai usulan rencana kerja anggaran,” kata Slamet.

Terkait alat antisadap tersebut, gresnews.com menelusuri lebih jauh siapa yang mengusulkan pembelian alat tersebut. Menurut sumber gresnews.com yang mengikuti rapat-rapat anggaran DPR, pengusul pembelian alat antisadap itu diduga adalah Ketua Banggar Melchias Mekeng (Fraksi Golkar). Untuk mencari kebenaran informasi itu, gresnews.com mencoba meminta konfirmasi kepada Melchias Mekeng melalui pesan singkat (SMS) dan telepon. Namun belum ada jawaban dari Mekeng.

Anggota Banggar Saan Mustopa, berkelit, mengaku tak tahu. “Wah, saya baru tahu ada alat antisadap,” ujar Saan.

Membungkus kejahatan?
Rencana memasang alat antisadap di ruang Banggar DPR itu menuai protes keras sejumlah kalangan, termasuk anggota Dewan. “Dengan pemasangan alat antisadap itu, jelas ada niat tak baik dari Banggar. Pemasangan alat antisadap itu mencederai perasaan rakyat. Tentunya pemasangan alat antisadap itu harus dihentikan,” kata mantan anggota Banggar dari Fraksi PAN Taslim Chaniago, Jumat pekan lalu.

Anggota Komisi I DPR RI Teguh Juwarno menyatakan, pemasangan alat anti sadap itu terlalu berlebihan. “Semua rapat-rapat di DPR RI harus transparan, tidak boleh ditutup-tutupi,” kata dia.

Diwawancarai secara terpisah, Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) Usman Abdhali Watik mengatakan, salah satu dari tujuh indikator keberhasilan penerapan UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah mendorong partisipasi publik dalam proses pembentukan kebijakan.

“Keterbukaan harus melahirkan partisipasi substantif bukan partisipasi semu yang selama ini sering digembar-gemborkan orang-orang DPR,” kata Usman kepada gresnews.com, Minggu (29/1).

Soal alat antisadap, Usman mengatakan tindakan itu berlebihan. “Semestinya di DPR tidak boleh ada yang ditutup-tutupi. Tapi, sayang, DPR buat aturan internal tentang rapat tertutup sehingga hal ini tidak sejalan dengan UU KIP,” kata Usman.

Usman menegaskan, rakyat wajib curiga jika di DPR dipasang alat antisadap. “Wajib curiga kalau DPR membahas anggaran dengan pola seperti itu (tertutup),” ujarnya.

Bagaimana sikap KPK? Juru bicara KPK Johan Budi SP mengatakan, pemasangan alat antisadap tidak akan mengganggu penelusuran kasus korupsi.

“Dalam melakukan pengusutan sebuah perkara, KPK tidak mengandalkan penyadapan. Penyadapan diperlukan sejauh proses penyelidikan atau penyidikan benar benar dibutuhkan dan itu sangat selektif melalui proses persetujuan pimpinan KPK,” kata Johan, kepada gresnews.com, Minggu (29/1).

Namun, berdasarkan informasi yang dihimpun oleh gresnews.com, KPK saat ini tengah membidik dugaan korupsi berkaitan dengan renovasi ruang Banggar DPR. Menurut sumber gresnews.com di lingkungan KPK, pekan lalu, pimpinan KPK sudah melakukan gelar perkara berkaitan dengan proyek renovasi Banggar DPR itu.

Mari kita nantikan hasilnya.

TIM SOMASI

Editor : Oki Baren (oki@gresnews.com)